KPK Superbody?

KPK Superbody?
18 November 2009
Oleh: Umar Badarsyah[1]

Bangsa ini sedang diuji dengan skandal penegakan hukum nasional. Drama yang menguras sedemikian besar energi. Drama yang saya khawatirkan, berujung pada kesia-siaan, kemubaziran atau bahkan kontraproduktif, tatkala mafia peradilan, dan mafia korupsi justru semakin menguat alih-alih melemah!

Cegah Korupsi Legislasi

13 Oktober 2009

Cegah Korupsi Legislasi

Oleh Umar Badarsyah
Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik , Institute for Sustainable Reform (INSURE) lembaga analisis media dan kebijakan publik

Korupsi terhadap produk legislasi menjadi tema yang hangat di media saat ini. Kasus sempat hilangnya ayat 2 pasal 113 dari Undang-Undang Kesehatan menggemparkan publik. Terlepas dari sensivitas materi yang mengatur tembakau sebagai salah satu bentuk zat adiktif, perilaku penghilangan sebuah ayat hasil proses legislasi yang dilindungi oleh konstitusi jelas merupakan pelanggaran besar terhadap konstitusi dan demokrasi.

Beruntung kali ini korupsi ayat dapat dideteksi dan mendapat perhatian publik. Ini tidak lepas dari keteledoran pelaku (jika memang terjadi karena unsur kesengajaan) yang lupa menghapus penjelasan ayat yang dihilangkan pada bagian penjelasan. Bagaimana jadinya, jika suatu norma yang disepakati bersama melalui proses legislasi kemudian dihilangkan sebagian, atau dibuat sumir dari yang seharusnya? Tentunya ini akan berakibat pada perbedaan pada tataran implementasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan nantinya.

Ilusi Program 100 Hari Kepemimpinan Presiden Baru

25 Mei 2009Ilusi Program 100 Hari Kepemimpinan Presiden Baru
Oleh Umar Badarsyah

Ada dua peristiwa yang mendorong saya untuk membuat coret-coretan ini. Pertama adalah diskusi sabtu malam (23/05/09)TV-One bersama calon wakil presiden PDIP- Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian sepenggal episode percakapan orang-orang biasa di angkot, tujuh hari lebih mula dari acara tersebut.

Dalam diskusi bersama Prabowo, seorang pengamat ekonomi yang dihubungi via teleconference menanggapi performa Megawati dalam acara diskusi para kandidat yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ia menanyakan kepada Prabowo apa yang Megawati tolak untuk jawab, perihal program apa yang ditawarkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka jika nanti terpilih.

Pilpres, Saatnya Bicara Substansi

Pilpres, Saatnya Bicara Substansi
17 Mei 2009
Oleh Umar Badarsyah

Babak koalisi partai-partai politik mengusung calon presiden dan wakil presiden baru saja usai. Pragmatisme menjadi kata kunci yang kita tangkap dari suguhan manuver sejumlah parpol pada babak tersebut. Kesamaan platform, visi, dan misi tidak menjadi bunyi utama dalam politik koalisi, yang tertangkap adalah soal kekuasaan, dan keterwakilan golongan dalam bentuk dagang sapi berupa portfolio jatah menteri.

Ulasan Kebijakan: Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

7 November 2008Ulasan Kebijakan:

Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

Disusun Oleh : Umar Badarsyah

Pendahuluan

Salah satu ciri utama dari negara hukum demokrasi adalah persamaan perlakuan di depan hukum, equality before the law. Prinsip ini belum sepenuhnya ditegakkan di negara Republik Indonesia tercinta yang telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini bisa dilihat dari minimnya akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Padahal dalam prinsip persamaan hukum, setiap orang tanpa kecuali, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, termasuk akses mendapatkan bantuan hukum.

Negara (Tukang) Hukum

Negara (Tukang) Hukum
7 November 2008
Oleh : Umar Badarsyah

Peneliti Muda Institute for Sustainable Reform Insure

Lembaga Kajian Strategis

Pendahuluan

Pada titik 100 tahun Kebangkitan Indonesia, 63 tahun pasca kemerdekaan Republik tercinta ini masih saja ada pekerjaan rumah besar untuk segera dituntaskan demi kebangkitan yang dicita-citakan. Pekerjaan itu seputar penegakan rule of law. Sejak kelahirannya negara ini telah menganut prinsip negara hukum, dan sejak perubahan ketiga UUD 1945 di tahun 2001 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karenanya upaya menegakkan rule of law telah menjadi cita yang inheren dalam Negara ini.

Perlindungan Anak dan RUU Pornografi

Perlindungan Anak dan RUU Pornografi
Oleh :Umar Badarsyah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relawan Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia

Akhirnya setelah melalui proses yang panjang hampir lebih dari dua tahun semenjak Rancangan Undang-Undang Pornografi diambil alih inisiatif pengajuannya oleh DPR RI, sebanyak delapan fraksi setuju untuk membawa Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sedang dua fraksi yang sedari awal ‘menolak’ bersikap kukuh. Persetujuan ini diambil dalam rapat kerja Pansus RUU Pornografi, Selasa (28/10) malam.(Republika, 28 Okt 08)

Bagi Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASA Indonesia) perkembangan ini merupakan suatu hal yang teramat menggembirakan, dan merupakan kabar baik bagi upaya perlindungan terhadap anak dari bahaya pornografi. Terlebih fakta di lapangan menunjukkan semakin lama RUU ini disahkan semakin banyak anak yang menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung dari bahaya pornografi. Sebagai bukti, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober ini telah menerima 454 laporan kasus anak yang sebagian besarnya berupa laporan kejahatan seksual baik terhadap anak maupun dilakukan oleh anak akibat dorongan pornografi. Jika kita melihat itu sebagai fenomena iceberg maka berapa banyak kasus lain yang tidak dilaporkan oleh KPAI? Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta dalam Pertemuan Cikini yang digagas oleh Aliansi Selamatkan Anak Indonesia dan dihadiri oleh puluhan institusi pendukung RUU Pornografi,memaparkan keprihatinannya ketika mengunjungi 12 Lapas Anak se-Indonesia dan mendapatkan lebih dari 80% anak-anak yang terpidana akibat kasus pencabulan atas dorongan konsumsi materi pornografi.Kasus-kasus kejahatan terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak akibat pornografi pun dapat dengan mudah kita temui dan baca di media cetak beberapa tahun belakangan ini.

Pemimpin Muda, Harapan yang Tertunda

Pemimpin Muda, Harapan yang Tertunda

Oleh :Umar Badarsyah

Terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama dalan usia muda (47 tahun) membawa gairah menguatnya gagasan kepemimpinan muda di Indonesia. Namun realitas politik dan lemahnya sistem politik nasional dalam meregenerasi kepemimpinan menjadi kendala munculnya pemimpin-pemimpin alternatif pada pemilu 2009.

Internationalism, a Growing Hope for Truthful Peace in Palestine

By Umar Badarsyah
29 Januari 2009

Since 27th December 2009 Israel attacked Gaza with bombs, and heavy artilleries. The assault ended for 23 days resulting over 1300 death casualties, more then 400 are children. The unproportionate attack also causing more then 5000 suffering severe injuries, and sent thousands Palestinians homeless because the attacks destroying their homes and public buildings.

The attack we have seen as one of the worst human made catastrophes, the most heinous crime against humanity of 21st century. Ironically, it’s conducted by a nation its building based upon world’s shared view of condemnation of 20th century holocaust, Israel.

Iklan Politik Belum Mencerdaskan

Iklan Politik Belum Mencerdaskan

By Umar Badarsyah

Suara Mahasiswa, Seputar Indonesia, Kamis 5 Februari 2009

Pemilihan Umum legislative tinggal tiga bulan lagi. Partai-partai terutama partai besar dan yang memiliki kekuatan dana, berupaya keras menaikkan citra dan popularitasnya dengan memanfaatkan iklan-iklan di media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, iklan-iklan yang beredar di masyarakat kurang dalam segi pencerdasan politik.