Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

The Tide Turns against Israel

The Tide Turns against Israel

By Gilad Atzmon – London

Diterjemahkan secara bebas oleh Umar Badarsyah

Sumber : http://palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=15756

London marah atas penggunaan identitas curian oleh para pelaku pembunuhan di Dubai dan mengarahkan kemarahannya kepada negara Yahudi berikut dinas intelijen Mossad-nya yang terkenal kotor.

Dubes Israel untuk Inggris, Ron Proseso dipanggil pada hari kamis oleh menteri luar negeri untuk ‘berbagi informasi’. Pada praktiknya Inggris sebenarnya telah berhenti melakukan tuduhan kepada keterlibatan Israel dalam skandal pembunuhan, meski demikian untuk menunjukkan ketidaksenangannya Kementerian Luar Negeri mengacuhkan permintaan Israel agar pemanggilan itu dilakukan secara diam-diam. “hubungan keduanya berada pada titik beku sebelum ini. Kini hubungan itu semakin membeku,” seorang petugas pemerintah Inggris mengatakan itu ke The Guardian.

Continue reading

February 24, 2010 Posted by | Palestine-Israeli Conflict | , , , , , | Leave a comment

Judge Bao Pun Tak Cukup

Judge Bao Pun Tak Cukup

Jika sekiranya Indonesia memiliki delapan hakim Bao, hakim legendaris kekaisaran Cina terkenal jaman Dinasti Song Utara, belum tentu permasalah bobroknya peradilan dan penegakan keadilan di Indonesia bisa teratasi. Judge Bao  (999-1062 M) selama 30 tahun menjabat sebagai hakim memecat, menurunkan pangkat dan menghukum sedikitnya 30 orang pejabat tinggi, bahkan orang-orang terdekat kaisar sekalipun. Dia sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Judge Bao menjadi perlambang hakim penegak keadilan yang berani dan tak pandang bulu.

DPR kini sedang melakukan fit and proper test terhadap 21 calon hakim agung yang telah diseleksi dan lolos tahapan pada Komisi Yudisial. DPR punya tugas konstitusional dan moral untuk bisa benar-benar memilih hakim agung yang terbaik, barangkali mendekati kriteria hakim Bao. Jujur, berani, berintegritas dan berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran sejati.

Continue reading

February 18, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , | Leave a comment

Kasus Bank Century: Memisahkan Policy dengan Policy Maker (versi ngemeng-ngemeng dulu)

Sebenarnya saya termasuk yang sangat a priori terhadap kasus Bank Century sejak pemunculannya sebagai isu politik di akhir tahun 2009 dan awal 2010 ini. Bukan nir alasan mengapa saya sedemikian muak sejak bergulirnya kasus ini. Terlepas kelak ada atau tidaknya pidana dalam kasus ini nantinya, setidaknya ada tiga hal sumber antipati saya terhadap kasus bank Century:

Pertama, saya mencium sejak semula kasus ini sangat sarat dengan unsur politis dan kepentingan. Sebagian besar sifatnya instinctif penginderaan saya sahaja. Tapi kalo lah dipaksa untuk menjelaskan politisnya dimana, maka fakta bahwa keputusan bailout dilakukan pada medio November 2008 dan DPR (waktu itu) selaku political checkers sekaligus penguji legitimasi pengambilan keputusan ‘menyetujui’ kebijakan pengucuran dana LPS bagi Bank Century patut menjadi tanda tanya. Bahkan sebelumnya persetujuan DPR terhadap PErppu BI dan Perppu JPSK (saya lupa yang ini), yang mana dengan ini semestinya DPR sedari awal menyadari potensi kelak akan ada Bank manapun yang akan dibailout oleh KSSK. Ingat Perppu JPSK memberikan otoritas bagi KSSK untuk melakukan penilaian terhadap Bank yang gagal dan berdampak sistemik, utnuk kemudian diputuskan langkah terbaik yang diambil dalam uapay penyelamatan, dalam hal ini bailout. Konfiugarsi sifat fraksi menjelang berakhirnya kasus Century bisa menggambarkan betapa politisnya isu ini: PD, PKB, PAN di kubu pro, Golkar dan PKS di tengah dan PDIP, Gerindra dan Nurani yang sangat menentang BC.

Kedua, isu Bank Century membuyarkan energi civil society yang secara organis dipersatukan dengan nurani anti korupsi dalam babak kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit-Chandra. Energi, yang pada saat itu saya berharap bisa mendorong percepatan reformasi dunia penegakan hukum, karena nyaris hampir di semua lini sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum Allah tampakkan boroknya. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan oknum-oknum baik kepolisian, kejaksaan, juga oknum lembagai perlindungan saksi dan korbanmengangkat ke permukaan, apa yang sebanarnya telah menjadi rahasia umum. Belakangan ujung sistem peradilan, yaitu pemasyarakatan juga dibuka aibnya dengan kasus sel mewah Artalyta. Saya setengah berharap semoga di 2010 ini, ada kasus besar yang bisa menangkap basah oknum ditubuh MA. ;p

Continue reading

February 13, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , , | Leave a comment