Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

Ilusi Program 100 Hari Kepemimpinan Presiden Baru


25 Mei 2009Ilusi Program 100 Hari Kepemimpinan Presiden Baru
Oleh Umar Badarsyah

Ada dua peristiwa yang mendorong saya untuk membuat coret-coretan ini. Pertama adalah diskusi sabtu malam (23/05/09)TV-One bersama calon wakil presiden PDIP- Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian sepenggal episode percakapan orang-orang biasa di angkot, tujuh hari lebih mula dari acara tersebut.

Dalam diskusi bersama Prabowo, seorang pengamat ekonomi yang dihubungi via teleconference menanggapi performa Megawati dalam acara diskusi para kandidat yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ia menanyakan kepada Prabowo apa yang Megawati tolak untuk jawab, perihal program apa yang ditawarkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka jika nanti terpilih.
Jawaban Prabowo menegaskan substansi jawaban Megawati bahwa pasangan ini tidak pernah menjanjikan memenuhi program-programnya atau targetan tertentu dalam 100 hari kepemimpinan mereka. Apa yang ditawarkan, termasuk delapan program Gerindra yang telah disetujui PDIP, oleh Prabowo ditegaskan akan diwujudkan dalam lima tahun kepemimpinan keduanya.

Dalam tulisan ini saya ingin mengungkapkan bahwa wacana 100 hari program kepemimpinan siapapun yang terpilih nantinya, tidak hanya memiliki hambatan teknis dan sistem tetapi juga berpotensi menciderai kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan yang berujung pada ketidakpercayaan pada sistem demokrasi kita.

Untuk menjawab pernyataan yang terakhir, maka saya hendak mengangkat kejadian yang kedua. Seminggu sebelum diskusi tersebut, di sebuah angkot, dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua di sebuah kecamatan kabupaten Bogor, saya menangkap fenomena turunnya kepercayaan publik pada para pemimpin di negeri ini.

Terjadi percakapan antara dua orang pria bertetangga dalam angkot. Pria pertama tampaknya bekas prajurit TNI, ini jika melihat tubuh tegap pria paruh baya itu dan jurusan angkot yang mengakhiri perjalanan pada sebuah perumahan TNI. Pria kedua warga biasa, dari kulit dan dialek bahasa Indonesianya, penulis menduga beliau berasal dari Indonesia bagian timur.
Saat angkot melaju di atas jalan yang bergelombang, pria prajurit melontarkan cibiran pada pemimpin lokal yang baru beberapa waktu terpilih karena pernah berjanji segera memperbaiki jalan itu. Ekspresi hilangnya kepercayaan kepada para pemimpin yang akut saya temukan dalam jawaban pria kedua. Dengan dialeknya yang khas, beliau berkata baiknya sudahi menaruh kepercayaan kepada pemimpin karena kerap kali kita berakhir terperosok dalam lubang janji-janji yang terlupakan, pada Tuhan-lah kepercayaan hendaknya ditaruh karena ia berarti keselamatan!

Barangkali terlalu menggeneralisir jika menjadikan peristiwa ini sebagai bukti rendahnya kepercayaan publik kepada para pemimpin, dan lebih jauh kepada sistem demokrasi kita. Terlebih ketika ini tidak didasarkan pada metodologi tertentu yang representatif.
Tapi izinkan saya berhitung, jika dalam angkot yang penuh itu terdapat 15 orang termasuk sang supir maka keduanya merepresentasikan 13 persen. Melihat fenomena golput pemilu legislatif lalu sebesar 34 persen, dan golput di sejumlah pilkada: Jawa Barat 32,6 persen; Jatim 40-50 persen (putaran kedua); Kabupaten Bogor 36,7 persen – 42 persen dan mengeliminir faktor lain seperti kesalahan DPT, dan faktor-faktor lainnya, maka angka itu cukup beralasan. Bahkan bisa jadi sebenarnya lebih besar. Ingat, angka 34 persen golput kemarin lebih tinggi dari pemilu 2004 yang mencatat angka 24 persen.

Kendala Program 100 Hari
Setidaknya ada tiga kendala utama yang akan dihadapi oleh siapapun kandidat presiden yang mengumbar program 100 hari kepemimpinannya jika terpilih. Pertama skema APBN, kedua Penyesuaian anggota legislatif, dan ketiga otonomi/pemerintah daerah.

Siapapun presiden yang dilantik pada 20 Oktober 2009 nanti masih akan mewarisi APBN yang dirancang dan ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Presiden berjalan baru akan membacakan rancangan APBN pada 16 Agustus di sidang paripurna DPR, dan baru akan disetujui dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Oktober.
Mengingat salah satu fungsi anggaran sebagai modal dan pembiayaan program-program pemerintah, dan pelayanan umum, maka pemerintahan presiden yang baru masih ‘harus’ menjalankan sisa program pemerintahan yang lama.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memang masih membuka peluang merubah APBN yang berjalan. Hanya saja perubahan itu ditentukan secara limitatif oleh pasal 27 ayat 3, yaitu jika sekiranya ada minimal salah satu dari alasan: perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi pada APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Tidak dimungkinkan bagi presiden baru terpilih nanti dalam 100 hari pertamanya menambah mata anggaran untuk melaksanakan program-program besar. Misal program pengadaan listrik yang ditawarkan pasangan JK-Win tidak mungkin mulai dieksekusi dalam kurun 100 hari pertamanya nanti, begitupun penyediaan lahan sawah baru bagi para petani milikMega-Prabowo. SBY-Boediono selaku incumbent paling diuntungkan dalam hal ini. Program sekolah gratis dan bantuan langsung tunainya besar kemungkinan untuk dieksekusi dalam kurun tersebut. Pun untuk melaksanakan perubahan APBN dalam koridor pasal 27 ayat 3 di atas, Presiden masih harus berhadapan mendapatkan persetujuan DPR yang sebagian besarnya nanti akan diisi oleh orang-orang yang baru.

Tidak hanya APBN, DPR bersama dengan Presiden juga menjalankan kewenangan legislatif membentuk Undang-Undang. Komposisi anggota dewan yang sebagian besar wajah baru dan dari pelbagai latar belakang, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugasnya di bidang legislasi. Ini menjadi tantangan selanjutnya dalam 100 hari pertama presiden baru. Seberapa cepat para anggota dewan tune in dengan fungsinya, dan seberapa besar modal dukungan bagi presiden terpilih menjadi kunci kesuksesan program 100 hari pertama.

Ambil contoh jika Mega-Prabowo yang menang. Kemudian keduanya serius menjalankan ekonomi kerakyatan, maka mereka harus menahan diri mengumbar janji penyediaan lahan pertanian baru dan distribusi kepemilikan lahan untuk masuk dalam program 100 hari pertama. Program itu selain membutuhkan dana juga memerlukan perubahan mendasar dari Undang-Undang Pokok Agraria, terutama jika Prabowo serius dengan redistribusi kepemilikan lahan, reformasi paket perundang-undangan di bidang investasi juga menjadi wajib jika pasangan ini serius dengan ekonomi kerakyatan. Jika tidak ada perubahan konfigurasi dukungan parlemen yang saat ini mereka kantongi 18,4 persen kursi, maka sulit untuk meloloskan program mereka secepatnya, mengingat tidak hanya anggota legislatif mereka harus menyesuaikan diri tetapi juga harus menghadapi kolega mereka yang 81,6 persen sisanya.

Ini juga berlaku bagi kandidat manapun yang memiliki program-program ambisius yang memerlukan perubahan signifikan atas sejumlah legislasi, undang-undang.

Hambatan ketiga yang tak kalah besarnya adalah otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah tahun 1999 dan perbaikannya di tahun 2004 melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar urusan pemerintah diserahkan ke daerah melalui desentralisasi, bahkan 67 persen konfigurasi APBN merupakan alokasi untuk daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh hanya terhadap politik luar negeri; pertahanan;keamanan;yustisi;moneter dan fiskal nasional;dan agama. Urusan lainnya melibatkan pemerintah daerah. Belum lagi kepala daerah dan wakilnya dipilih juga melalui proses politik, yang besar kemungkinan tidak satu partai dengan presiden terpilih nantinya.

Kemampuan mensinergikan kehendak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi tantangan siapapun presidennya. Jika tidak ada perubahan memperbaiki sistem otonomi daerah, kasus Bupati Tuban yang urung mengeluarkan izin pemasangan pipa kilang minyak program pemerintah berpotensi terulang pada proyek-proyek pemerintah yang baru.

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Dengan keberadaan ketiga hambatan tersebut, bukan berarti tidak ada langkah spesial yang bisa dilakukan para kandidat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya nanti. Setidaknya dengan menggunakan ketiga hambatan itu sebagai filter maka para kandidat dapat memformulasikan program yang ‘aman’ sekaligus terukur, dan memiliki fisibilitas tinggi untuk dilaksanakan.

Menurut hemat saya program yang paling memungkinkan adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi memiliki fisibilitas tinggi karena keduanya memiliki aspek-aspek tertentu yang tidak membutuhkan pembiayaan APBN. Seperti komitmen politik membebaskan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dari segala kepentingan, penerapan merit sistem murni dan menghilangkan budaya patronase, dan kolusi di tubuh birokrasi tidak membutuhkan sumber daya material.

Untuk penegakan hukum seluruh aparat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi kecuali Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan presiden. Jadi mudah untuk mengkoordinasikannya.

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi juga memiliki aspek-aspek yang tidak membutuhkan legislasi. Meski perlu ada perbaikan pada sejumlah sistem penegakan hukum, tapi permasalahan utama dunia ini masih terletak pada budaya aparat terutama yang tergabung dalam mafia peradilan. Begitupun birokrasi, mentalitas dan budaya menjadi masalah utama. Perbaikan sistem untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pun cukup dengan memperbaiki sejumlah aturan pelaksana, atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang semacam Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, yang kesemuanya tidak perlu khawatir ‘direcoki’ legislatif. Dengan memfokuskan diri mereformasi birokrasi di tubuh pemerintah pusat harapannya menularkan semangat yang sama pada pemerintah daerah.

Dengan memperbaiki penegakan hukum dan mereformasi birokrasi akan menjadi modal yang kokoh bagi pemerintahan yang akan datang untuk memperkuat dukungan masyarakat atas pemerintahannya, sekaligus modal yang ampuh menjalankan program-program lainnya.
Siapapun presiden terpilih nantinya, penulis berharap tidak gegabah mengumbar program 100 hari pertama kepemimpinannya. Sebaiknya fokus menjalankan program yang terukur, dan memungkinkan untuk dilakukan, serta memiliki dampak keberlanjutan positif bagi lima tahun kepemimpinannya. Dengan demikian tidak ada disparitas antara harapan rakyat yang besar dengan pemenuhannya.

Akhirnya selaku calon pemilih, saya mengajak seluruh komponen masyarakat benar-benar menguji seluruh kandidat dengan kritis. Harapan kita kemenangan siapapun nanti berbanding lurus dengan kemenangan rakyat menuju kesejahteraannya.

Salus publica suprema lex esto —Cicero

Advertisements

December 29, 2009 - Posted by | Kebijakan Publik | , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: