Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

Penyidik Independen KPK, Urgen!

Oleh: Umar Badarsyah, peneliti INSURE

Rabu, 12 Mei 2010

Mabes Polri melalui Surat No R/73/03/V/2010/Sde SDM perihal penarikan Anggota Polri yang ditugaskan di lingkungan KPK, meminta KPK mengembalikan empat penyidik yang saat ini bertugas di KPK. Padahal keempat penyidik itu sedang melaksanakan tugas penyidikan pada sejumlah kasus-kasus penting. Keempat penyidik yang diminta Polri tersebut adalah Afif Yulian Miftah, Bambang Tertianto, M Irhamni, dan Rony Samtana. Continue reading

Advertisements

May 13, 2010 Posted by | Hukum | , , , , | Leave a comment

Pembuktian Terbalik Pejabat Negara

Oleh: Umar Badarsyah, peneliti INSURE

Selasa, 13 April 2010

Terkuaknya mafia kasus pajak dan hukum pada kasus Gayus disusul kemudian Bahasyim dan Syahril Djohan yang melibatkan para pejabat di tiga institusi: pajak, kepolisian dan kejaksaan, memunculkan sejumlah wacana terkait upaya memberantas korupsi dan membuat jera para pelakunya. Dari mulai penguatan sanksi sosial hingga hukuman mati banyak disuarakan publik. Pembuktian terbalik juga menjadi sebuah wacana yang diperbincangkan serius. Continue reading

April 20, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , | Leave a comment

Berharap (kembali) Reformasi Kepolisian!

Oleh: Umar Badarsyah, peneliti INSURE

Rabu, 24 Maret 2010

Momentum perombakan, perbaikan besar-besaran dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali terbuka. Adalah Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji yang membuka kesempatan itu. Kali ini Susno Duadji mengungkapkan dugaan sejumlah perwira tinggi Markas Besar Polri terlibat sebagai makelar kasus (markus) dalam kasus pengusutan pidana pajak yang melibatkan uang senilai Rp 24 milyar. Ironi mengiringi upaya Susno menguak kasus tersebut. Susno sendiri sebelumnya dikenal sebagai simbol antagonis dalam babak Cicak-Buaya, babak paling mubazir yang pernah dilalui bangsa ini dalam mengupayakan perbaikan signifikan institusi kepolisian.

Continue reading

March 26, 2010 Posted by | Hukum | , , , , , , , , | 1 Comment

Mewaspadai Bola Liar Penolakan Perppu KPK

Mewaspadai Bola Liar Penolakan Perppu KPK

March 15, 2010 by analisisinsure

Oleh: Umar Badarsyah, peneliti INSURE

Senin, 15 Maret 2010

DPR resmi menolak Perppu No.4 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK pekan lalu, Selasa 3 Maret 2010. Sehari setelah keputusan itu, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan akan segera membentuk Panitia Seleksi Komisioner KPK pada bulan April ini.

UU 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 32 memang mengatur bahwa jika salah satu komisioner KPK berhalangan tetap atau berstatus terdakwa maka pemerintah membentuk Panitia Seleksi untuk mendapatkan calon komisioner KPK pengganti untuk kemudian dipilih oleh DPR. Hanya saja, pernyataan Pemerintah bahwa pembentukan panitia seleksi itu dilakukan sekaligus untuk memilih lima komisioner KPK menjadi sensitif.

Terlebih karena saat ini KPK sedang melakukan proses hukum terhadap dua kasus yang erat dengan dua entitas cabang politik negara: eksekutif dan legislatif.

Kedua kasus itu adalah kasus Bank Century pasca Paripurna DPR yang memutuskan menunjuk lembaga-lembaga penegak hukum KPK, Polri dan Kejagung untuk mengusut kasus ini secara hukum; dan kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom yang melibatkan sejumlah besar anggota legislatif terutama dari PDIP.

Sidang Paripurna DPR memberi isyarat pada dugaan penyelewengan dua pejabat penting dalam pemerintahan SBY. Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlibat dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century diduga melakukan pelanggaran undang-undang. Pengusutan terhadap dua pejabat eksekutif, terutama Boediono yang terpilih menjadi Wapres melalui proses pemilu berpotensi mengakibatkan keguncangan politik yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, dan dalam kaitannya dengan SBY, legitimasi politik yang menjadi modal utamanya di awal pemerintahannya yang kedua akan jatuh. Bahkan jika proses penegakan hukum kemudian mengarah kepada pemakzulan Wapres, pemerintahan akan semakin terguncang dan konfigurasi koalisi pemerintahan akan mengalami perombakan. Menimbang hal ini, maka wajar jika kecurigaan intervensi pemerintah melalui pemilihan komisioner baru KPK disuarakan banyak pihak.

Intervensi terhadap KPK yang bisa saja terjadi jika panitia seleksi jadi dibentuk, tidak hanya berpotensi datang dari pemerintah. Kekuatan politik di DPR juga bisa saja mendompleng situasi. Kasus dugaan suap pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia melibatkan sejumlah politisi terutama dari PDIP, di samping beberapa dari Fraksi TNI/Polri dan PPP. PDIP mengalami tren penurunan jumlah suara yang signifikan. Citra buruk yang berpotensi didapat dari kasus ini tentu akan mengancam performa politik PDIP ke depan, terlebih sejumlah fungsionaris PDIP diduga terlibat seperti Panda Nababan. PDIP melalui Megawati memang sejauh ini mengeluarkan pernyataan tegas untuk tidak membela kader-kadernya jika terlibat. Hanya tak ada yang bisa benar-benar menduga politik berikut segala kepentingan dibaliknya. Bisa saja keinginan Taufiq Kiemas agar PDIP merapat kepada pemerintah bertemu dengan kepentingan SBY mempertahankan legitimasi pemerintahannya. Jika dua kepentingan ini bertemu, maka pembusukan KPK melalui injeksi oknum komisioner pengganti nantinya, adalah keniscayaan.

Banyak kalangan menyarankan agar panitia seleksi tidak perlu dibentuk, dan biarkan KPK berjalan dengan empat komisioner tersisa. ICW dan aliansi LSM anti korupsi termasuk yang menyuarakan hal itu. Dalam pandangan ICW sebenarnya dengan empat komisioner yang tersisa KPK masih bisa menjalankan kewenangan dan kewajibannya dengan baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tumpak Hatorangan sendiri. Tumpak yang menyadari bahwa keberadaannya bersifat sementara menilai, dengan empat komisioner yang ada KPK tetap bisa berjalan dengan efektif. Terlebih kepengurusan KPK saat ini akan berakhir pada 2011 nanti. Artinya tersisa ’hanya’ kurang dari dua tahun bagi KPK saat ini untuk menjalankan kewenangannya.

Pilihan untuk menseleksi pengganti komisioner KPK saat ini kemudian menjadi tidak hanya rawan terhadap upaya pembusukan KPK, tetapi juga tidak efisien.

March 15, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , | Leave a comment

Hentikan Rekayasa Kasus Kepolisian

Oleh: Umar Badarsyah, Institute for Sustainable Reform

Hari ini, Senin 8 Maret 2010 Harian Kompas menerbitkan headline seputar rekayasa kasus pidana kepolisian. Artikel berita berjudul ’Rekayasa Pidana Harus Distop’ tersebut mengangkat sejarah kasus-kasus rekayasa pidana yang
dilakukan oleh oknum kepolisian sejak tahun `1970 hingga saat ini.
Kasus-Kasus Salah Tangkap Oleh Polisi

March 8, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , | Leave a comment

Judge Bao Pun Tak Cukup

Judge Bao Pun Tak Cukup

Jika sekiranya Indonesia memiliki delapan hakim Bao, hakim legendaris kekaisaran Cina terkenal jaman Dinasti Song Utara, belum tentu permasalah bobroknya peradilan dan penegakan keadilan di Indonesia bisa teratasi. Judge Bao  (999-1062 M) selama 30 tahun menjabat sebagai hakim memecat, menurunkan pangkat dan menghukum sedikitnya 30 orang pejabat tinggi, bahkan orang-orang terdekat kaisar sekalipun. Dia sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Judge Bao menjadi perlambang hakim penegak keadilan yang berani dan tak pandang bulu.

DPR kini sedang melakukan fit and proper test terhadap 21 calon hakim agung yang telah diseleksi dan lolos tahapan pada Komisi Yudisial. DPR punya tugas konstitusional dan moral untuk bisa benar-benar memilih hakim agung yang terbaik, barangkali mendekati kriteria hakim Bao. Jujur, berani, berintegritas dan berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran sejati.

Continue reading

February 18, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , | Leave a comment

Kasus Bank Century: Memisahkan Policy dengan Policy Maker (versi ngemeng-ngemeng dulu)

Sebenarnya saya termasuk yang sangat a priori terhadap kasus Bank Century sejak pemunculannya sebagai isu politik di akhir tahun 2009 dan awal 2010 ini. Bukan nir alasan mengapa saya sedemikian muak sejak bergulirnya kasus ini. Terlepas kelak ada atau tidaknya pidana dalam kasus ini nantinya, setidaknya ada tiga hal sumber antipati saya terhadap kasus bank Century:

Pertama, saya mencium sejak semula kasus ini sangat sarat dengan unsur politis dan kepentingan. Sebagian besar sifatnya instinctif penginderaan saya sahaja. Tapi kalo lah dipaksa untuk menjelaskan politisnya dimana, maka fakta bahwa keputusan bailout dilakukan pada medio November 2008 dan DPR (waktu itu) selaku political checkers sekaligus penguji legitimasi pengambilan keputusan ‘menyetujui’ kebijakan pengucuran dana LPS bagi Bank Century patut menjadi tanda tanya. Bahkan sebelumnya persetujuan DPR terhadap PErppu BI dan Perppu JPSK (saya lupa yang ini), yang mana dengan ini semestinya DPR sedari awal menyadari potensi kelak akan ada Bank manapun yang akan dibailout oleh KSSK. Ingat Perppu JPSK memberikan otoritas bagi KSSK untuk melakukan penilaian terhadap Bank yang gagal dan berdampak sistemik, utnuk kemudian diputuskan langkah terbaik yang diambil dalam uapay penyelamatan, dalam hal ini bailout. Konfiugarsi sifat fraksi menjelang berakhirnya kasus Century bisa menggambarkan betapa politisnya isu ini: PD, PKB, PAN di kubu pro, Golkar dan PKS di tengah dan PDIP, Gerindra dan Nurani yang sangat menentang BC.

Kedua, isu Bank Century membuyarkan energi civil society yang secara organis dipersatukan dengan nurani anti korupsi dalam babak kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit-Chandra. Energi, yang pada saat itu saya berharap bisa mendorong percepatan reformasi dunia penegakan hukum, karena nyaris hampir di semua lini sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum Allah tampakkan boroknya. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan oknum-oknum baik kepolisian, kejaksaan, juga oknum lembagai perlindungan saksi dan korbanmengangkat ke permukaan, apa yang sebanarnya telah menjadi rahasia umum. Belakangan ujung sistem peradilan, yaitu pemasyarakatan juga dibuka aibnya dengan kasus sel mewah Artalyta. Saya setengah berharap semoga di 2010 ini, ada kasus besar yang bisa menangkap basah oknum ditubuh MA. ;p

Continue reading

February 13, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , , | Leave a comment

KPK Superbody?

KPK Superbody?
18 November 2009
Oleh: Umar Badarsyah[1]

Bangsa ini sedang diuji dengan skandal penegakan hukum nasional. Drama yang menguras sedemikian besar energi. Drama yang saya khawatirkan, berujung pada kesia-siaan, kemubaziran atau bahkan kontraproduktif, tatkala mafia peradilan, dan mafia korupsi justru semakin menguat alih-alih melemah!

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , | 3 Comments

Cegah Korupsi Legislasi

13 Oktober 2009

Cegah Korupsi Legislasi

Oleh Umar Badarsyah
Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik , Institute for Sustainable Reform (INSURE) lembaga analisis media dan kebijakan publik

Korupsi terhadap produk legislasi menjadi tema yang hangat di media saat ini. Kasus sempat hilangnya ayat 2 pasal 113 dari Undang-Undang Kesehatan menggemparkan publik. Terlepas dari sensivitas materi yang mengatur tembakau sebagai salah satu bentuk zat adiktif, perilaku penghilangan sebuah ayat hasil proses legislasi yang dilindungi oleh konstitusi jelas merupakan pelanggaran besar terhadap konstitusi dan demokrasi.

Beruntung kali ini korupsi ayat dapat dideteksi dan mendapat perhatian publik. Ini tidak lepas dari keteledoran pelaku (jika memang terjadi karena unsur kesengajaan) yang lupa menghapus penjelasan ayat yang dihilangkan pada bagian penjelasan. Bagaimana jadinya, jika suatu norma yang disepakati bersama melalui proses legislasi kemudian dihilangkan sebagian, atau dibuat sumir dari yang seharusnya? Tentunya ini akan berakibat pada perbedaan pada tataran implementasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan nantinya.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , | Leave a comment

Ulasan Kebijakan: Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

7 November 2008Ulasan Kebijakan:

Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

Disusun Oleh : Umar Badarsyah

Pendahuluan

Salah satu ciri utama dari negara hukum demokrasi adalah persamaan perlakuan di depan hukum, equality before the law. Prinsip ini belum sepenuhnya ditegakkan di negara Republik Indonesia tercinta yang telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini bisa dilihat dari minimnya akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Padahal dalam prinsip persamaan hukum, setiap orang tanpa kecuali, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, termasuk akses mendapatkan bantuan hukum.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , , | Leave a comment