Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

Penyidik Independen KPK, Urgen!

Oleh: Umar Badarsyah, peneliti INSURE

Rabu, 12 Mei 2010

Mabes Polri melalui Surat No R/73/03/V/2010/Sde SDM perihal penarikan Anggota Polri yang ditugaskan di lingkungan KPK, meminta KPK mengembalikan empat penyidik yang saat ini bertugas di KPK. Padahal keempat penyidik itu sedang melaksanakan tugas penyidikan pada sejumlah kasus-kasus penting. Keempat penyidik yang diminta Polri tersebut adalah Afif Yulian Miftah, Bambang Tertianto, M Irhamni, dan Rony Samtana. Continue reading

Advertisements

May 13, 2010 Posted by | Hukum | , , , , | Leave a comment

Judge Bao Pun Tak Cukup

Judge Bao Pun Tak Cukup

Jika sekiranya Indonesia memiliki delapan hakim Bao, hakim legendaris kekaisaran Cina terkenal jaman Dinasti Song Utara, belum tentu permasalah bobroknya peradilan dan penegakan keadilan di Indonesia bisa teratasi. Judge Bao  (999-1062 M) selama 30 tahun menjabat sebagai hakim memecat, menurunkan pangkat dan menghukum sedikitnya 30 orang pejabat tinggi, bahkan orang-orang terdekat kaisar sekalipun. Dia sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Judge Bao menjadi perlambang hakim penegak keadilan yang berani dan tak pandang bulu.

DPR kini sedang melakukan fit and proper test terhadap 21 calon hakim agung yang telah diseleksi dan lolos tahapan pada Komisi Yudisial. DPR punya tugas konstitusional dan moral untuk bisa benar-benar memilih hakim agung yang terbaik, barangkali mendekati kriteria hakim Bao. Jujur, berani, berintegritas dan berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran sejati.

Continue reading

February 18, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , | Leave a comment

Ulasan Kebijakan: Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

7 November 2008Ulasan Kebijakan:

Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

Disusun Oleh : Umar Badarsyah

Pendahuluan

Salah satu ciri utama dari negara hukum demokrasi adalah persamaan perlakuan di depan hukum, equality before the law. Prinsip ini belum sepenuhnya ditegakkan di negara Republik Indonesia tercinta yang telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini bisa dilihat dari minimnya akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Padahal dalam prinsip persamaan hukum, setiap orang tanpa kecuali, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, termasuk akses mendapatkan bantuan hukum.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , , | Leave a comment

Negara (Tukang) Hukum

Negara (Tukang) Hukum
7 November 2008
Oleh : Umar Badarsyah

Peneliti Muda Institute for Sustainable Reform Insure

Lembaga Kajian Strategis

Pendahuluan

Pada titik 100 tahun Kebangkitan Indonesia, 63 tahun pasca kemerdekaan Republik tercinta ini masih saja ada pekerjaan rumah besar untuk segera dituntaskan demi kebangkitan yang dicita-citakan. Pekerjaan itu seputar penegakan rule of law. Sejak kelahirannya negara ini telah menganut prinsip negara hukum, dan sejak perubahan ketiga UUD 1945 di tahun 2001 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karenanya upaya menegakkan rule of law telah menjadi cita yang inheren dalam Negara ini.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , , , , , , | Leave a comment