Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

Kasus Bank Century: Memisahkan Policy dengan Policy Maker (versi ngemeng-ngemeng dulu)

Sebenarnya saya termasuk yang sangat a priori terhadap kasus Bank Century sejak pemunculannya sebagai isu politik di akhir tahun 2009 dan awal 2010 ini. Bukan nir alasan mengapa saya sedemikian muak sejak bergulirnya kasus ini. Terlepas kelak ada atau tidaknya pidana dalam kasus ini nantinya, setidaknya ada tiga hal sumber antipati saya terhadap kasus bank Century:

Pertama, saya mencium sejak semula kasus ini sangat sarat dengan unsur politis dan kepentingan. Sebagian besar sifatnya instinctif penginderaan saya sahaja. Tapi kalo lah dipaksa untuk menjelaskan politisnya dimana, maka fakta bahwa keputusan bailout dilakukan pada medio November 2008 dan DPR (waktu itu) selaku political checkers sekaligus penguji legitimasi pengambilan keputusan ‘menyetujui’ kebijakan pengucuran dana LPS bagi Bank Century patut menjadi tanda tanya. Bahkan sebelumnya persetujuan DPR terhadap PErppu BI dan Perppu JPSK (saya lupa yang ini), yang mana dengan ini semestinya DPR sedari awal menyadari potensi kelak akan ada Bank manapun yang akan dibailout oleh KSSK. Ingat Perppu JPSK memberikan otoritas bagi KSSK untuk melakukan penilaian terhadap Bank yang gagal dan berdampak sistemik, utnuk kemudian diputuskan langkah terbaik yang diambil dalam uapay penyelamatan, dalam hal ini bailout. Konfiugarsi sifat fraksi menjelang berakhirnya kasus Century bisa menggambarkan betapa politisnya isu ini: PD, PKB, PAN di kubu pro, Golkar dan PKS di tengah dan PDIP, Gerindra dan Nurani yang sangat menentang BC.

Kedua, isu Bank Century membuyarkan energi civil society yang secara organis dipersatukan dengan nurani anti korupsi dalam babak kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit-Chandra. Energi, yang pada saat itu saya berharap bisa mendorong percepatan reformasi dunia penegakan hukum, karena nyaris hampir di semua lini sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum Allah tampakkan boroknya. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan oknum-oknum baik kepolisian, kejaksaan, juga oknum lembagai perlindungan saksi dan korbanmengangkat ke permukaan, apa yang sebanarnya telah menjadi rahasia umum. Belakangan ujung sistem peradilan, yaitu pemasyarakatan juga dibuka aibnya dengan kasus sel mewah Artalyta. Saya setengah berharap semoga di 2010 ini, ada kasus besar yang bisa menangkap basah oknum ditubuh MA. ;p

Continue reading

Advertisements

February 13, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , , | Leave a comment