Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

The Tide Turns against Israel

The Tide Turns against Israel

By Gilad Atzmon – London

Diterjemahkan secara bebas oleh Umar Badarsyah

Sumber : http://palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=15756

London marah atas penggunaan identitas curian oleh para pelaku pembunuhan di Dubai dan mengarahkan kemarahannya kepada negara Yahudi berikut dinas intelijen Mossad-nya yang terkenal kotor.

Dubes Israel untuk Inggris, Ron Proseso dipanggil pada hari kamis oleh menteri luar negeri untuk ‘berbagi informasi’. Pada praktiknya Inggris sebenarnya telah berhenti melakukan tuduhan kepada keterlibatan Israel dalam skandal pembunuhan, meski demikian untuk menunjukkan ketidaksenangannya Kementerian Luar Negeri mengacuhkan permintaan Israel agar pemanggilan itu dilakukan secara diam-diam. “hubungan keduanya berada pada titik beku sebelum ini. Kini hubungan itu semakin membeku,” seorang petugas pemerintah Inggris mengatakan itu ke The Guardian.

Continue reading

Advertisements

February 24, 2010 Posted by | Palestine-Israeli Conflict | , , , , , | Leave a comment

Judge Bao Pun Tak Cukup

Judge Bao Pun Tak Cukup

Jika sekiranya Indonesia memiliki delapan hakim Bao, hakim legendaris kekaisaran Cina terkenal jaman Dinasti Song Utara, belum tentu permasalah bobroknya peradilan dan penegakan keadilan di Indonesia bisa teratasi. Judge Bao  (999-1062 M) selama 30 tahun menjabat sebagai hakim memecat, menurunkan pangkat dan menghukum sedikitnya 30 orang pejabat tinggi, bahkan orang-orang terdekat kaisar sekalipun. Dia sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Judge Bao menjadi perlambang hakim penegak keadilan yang berani dan tak pandang bulu.

DPR kini sedang melakukan fit and proper test terhadap 21 calon hakim agung yang telah diseleksi dan lolos tahapan pada Komisi Yudisial. DPR punya tugas konstitusional dan moral untuk bisa benar-benar memilih hakim agung yang terbaik, barangkali mendekati kriteria hakim Bao. Jujur, berani, berintegritas dan berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran sejati.

Continue reading

February 18, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , | Leave a comment

Kasus Bank Century: Memisahkan Policy dengan Policy Maker (versi ngemeng-ngemeng dulu)

Sebenarnya saya termasuk yang sangat a priori terhadap kasus Bank Century sejak pemunculannya sebagai isu politik di akhir tahun 2009 dan awal 2010 ini. Bukan nir alasan mengapa saya sedemikian muak sejak bergulirnya kasus ini. Terlepas kelak ada atau tidaknya pidana dalam kasus ini nantinya, setidaknya ada tiga hal sumber antipati saya terhadap kasus bank Century:

Pertama, saya mencium sejak semula kasus ini sangat sarat dengan unsur politis dan kepentingan. Sebagian besar sifatnya instinctif penginderaan saya sahaja. Tapi kalo lah dipaksa untuk menjelaskan politisnya dimana, maka fakta bahwa keputusan bailout dilakukan pada medio November 2008 dan DPR (waktu itu) selaku political checkers sekaligus penguji legitimasi pengambilan keputusan ‘menyetujui’ kebijakan pengucuran dana LPS bagi Bank Century patut menjadi tanda tanya. Bahkan sebelumnya persetujuan DPR terhadap PErppu BI dan Perppu JPSK (saya lupa yang ini), yang mana dengan ini semestinya DPR sedari awal menyadari potensi kelak akan ada Bank manapun yang akan dibailout oleh KSSK. Ingat Perppu JPSK memberikan otoritas bagi KSSK untuk melakukan penilaian terhadap Bank yang gagal dan berdampak sistemik, utnuk kemudian diputuskan langkah terbaik yang diambil dalam uapay penyelamatan, dalam hal ini bailout. Konfiugarsi sifat fraksi menjelang berakhirnya kasus Century bisa menggambarkan betapa politisnya isu ini: PD, PKB, PAN di kubu pro, Golkar dan PKS di tengah dan PDIP, Gerindra dan Nurani yang sangat menentang BC.

Kedua, isu Bank Century membuyarkan energi civil society yang secara organis dipersatukan dengan nurani anti korupsi dalam babak kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit-Chandra. Energi, yang pada saat itu saya berharap bisa mendorong percepatan reformasi dunia penegakan hukum, karena nyaris hampir di semua lini sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum Allah tampakkan boroknya. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan oknum-oknum baik kepolisian, kejaksaan, juga oknum lembagai perlindungan saksi dan korbanmengangkat ke permukaan, apa yang sebanarnya telah menjadi rahasia umum. Belakangan ujung sistem peradilan, yaitu pemasyarakatan juga dibuka aibnya dengan kasus sel mewah Artalyta. Saya setengah berharap semoga di 2010 ini, ada kasus besar yang bisa menangkap basah oknum ditubuh MA. ;p

Continue reading

February 13, 2010 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , , | Leave a comment

KPK Superbody?

KPK Superbody?
18 November 2009
Oleh: Umar Badarsyah[1]

Bangsa ini sedang diuji dengan skandal penegakan hukum nasional. Drama yang menguras sedemikian besar energi. Drama yang saya khawatirkan, berujung pada kesia-siaan, kemubaziran atau bahkan kontraproduktif, tatkala mafia peradilan, dan mafia korupsi justru semakin menguat alih-alih melemah!

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , | 3 Comments

Cegah Korupsi Legislasi

13 Oktober 2009

Cegah Korupsi Legislasi

Oleh Umar Badarsyah
Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik , Institute for Sustainable Reform (INSURE) lembaga analisis media dan kebijakan publik

Korupsi terhadap produk legislasi menjadi tema yang hangat di media saat ini. Kasus sempat hilangnya ayat 2 pasal 113 dari Undang-Undang Kesehatan menggemparkan publik. Terlepas dari sensivitas materi yang mengatur tembakau sebagai salah satu bentuk zat adiktif, perilaku penghilangan sebuah ayat hasil proses legislasi yang dilindungi oleh konstitusi jelas merupakan pelanggaran besar terhadap konstitusi dan demokrasi.

Beruntung kali ini korupsi ayat dapat dideteksi dan mendapat perhatian publik. Ini tidak lepas dari keteledoran pelaku (jika memang terjadi karena unsur kesengajaan) yang lupa menghapus penjelasan ayat yang dihilangkan pada bagian penjelasan. Bagaimana jadinya, jika suatu norma yang disepakati bersama melalui proses legislasi kemudian dihilangkan sebagian, atau dibuat sumir dari yang seharusnya? Tentunya ini akan berakibat pada perbedaan pada tataran implementasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan nantinya.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , | Leave a comment

Ilusi Program 100 Hari Kepemimpinan Presiden Baru

25 Mei 2009Ilusi Program 100 Hari Kepemimpinan Presiden Baru
Oleh Umar Badarsyah

Ada dua peristiwa yang mendorong saya untuk membuat coret-coretan ini. Pertama adalah diskusi sabtu malam (23/05/09)TV-One bersama calon wakil presiden PDIP- Gerindra, Prabowo Subianto. Kemudian sepenggal episode percakapan orang-orang biasa di angkot, tujuh hari lebih mula dari acara tersebut.

Dalam diskusi bersama Prabowo, seorang pengamat ekonomi yang dihubungi via teleconference menanggapi performa Megawati dalam acara diskusi para kandidat yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri beberapa waktu sebelumnya. Kemudian ia menanyakan kepada Prabowo apa yang Megawati tolak untuk jawab, perihal program apa yang ditawarkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka jika nanti terpilih.
Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Kebijakan Publik | , , , , , | Leave a comment

Pilpres, Saatnya Bicara Substansi

Pilpres, Saatnya Bicara Substansi
17 Mei 2009
Oleh Umar Badarsyah

Babak koalisi partai-partai politik mengusung calon presiden dan wakil presiden baru saja usai. Pragmatisme menjadi kata kunci yang kita tangkap dari suguhan manuver sejumlah parpol pada babak tersebut. Kesamaan platform, visi, dan misi tidak menjadi bunyi utama dalam politik koalisi, yang tertangkap adalah soal kekuasaan, dan keterwakilan golongan dalam bentuk dagang sapi berupa portfolio jatah menteri. Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Pemilu-Pilkada | , , , , , | Leave a comment

Ulasan Kebijakan: Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

7 November 2008Ulasan Kebijakan:

Upaya Mengusung Undang-Undang Bantuan Hukum

Disusun Oleh : Umar Badarsyah

Pendahuluan

Salah satu ciri utama dari negara hukum demokrasi adalah persamaan perlakuan di depan hukum, equality before the law. Prinsip ini belum sepenuhnya ditegakkan di negara Republik Indonesia tercinta yang telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini bisa dilihat dari minimnya akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Padahal dalam prinsip persamaan hukum, setiap orang tanpa kecuali, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum, termasuk akses mendapatkan bantuan hukum.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , , | Leave a comment

Negara (Tukang) Hukum

Negara (Tukang) Hukum
7 November 2008
Oleh : Umar Badarsyah

Peneliti Muda Institute for Sustainable Reform Insure

Lembaga Kajian Strategis

Pendahuluan

Pada titik 100 tahun Kebangkitan Indonesia, 63 tahun pasca kemerdekaan Republik tercinta ini masih saja ada pekerjaan rumah besar untuk segera dituntaskan demi kebangkitan yang dicita-citakan. Pekerjaan itu seputar penegakan rule of law. Sejak kelahirannya negara ini telah menganut prinsip negara hukum, dan sejak perubahan ketiga UUD 1945 di tahun 2001 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karenanya upaya menegakkan rule of law telah menjadi cita yang inheren dalam Negara ini.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum | , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Perlindungan Anak dan RUU Pornografi

Perlindungan Anak dan RUU Pornografi
Oleh :Umar Badarsyah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relawan Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia

Akhirnya setelah melalui proses yang panjang hampir lebih dari dua tahun semenjak Rancangan Undang-Undang Pornografi diambil alih inisiatif pengajuannya oleh DPR RI, sebanyak delapan fraksi setuju untuk membawa Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sedang dua fraksi yang sedari awal ‘menolak’ bersikap kukuh. Persetujuan ini diambil dalam rapat kerja Pansus RUU Pornografi, Selasa (28/10) malam.(Republika, 28 Okt 08)

Bagi Aliansi Selamatkan Anak Indonesia (ASA Indonesia) perkembangan ini merupakan suatu hal yang teramat menggembirakan, dan merupakan kabar baik bagi upaya perlindungan terhadap anak dari bahaya pornografi. Terlebih fakta di lapangan menunjukkan semakin lama RUU ini disahkan semakin banyak anak yang menjadi korban baik langsung maupun tidak langsung dari bahaya pornografi. Sebagai bukti, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober ini telah menerima 454 laporan kasus anak yang sebagian besarnya berupa laporan kejahatan seksual baik terhadap anak maupun dilakukan oleh anak akibat dorongan pornografi. Jika kita melihat itu sebagai fenomena iceberg maka berapa banyak kasus lain yang tidak dilaporkan oleh KPAI? Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta dalam Pertemuan Cikini yang digagas oleh Aliansi Selamatkan Anak Indonesia dan dihadiri oleh puluhan institusi pendukung RUU Pornografi,memaparkan keprihatinannya ketika mengunjungi 12 Lapas Anak se-Indonesia dan mendapatkan lebih dari 80% anak-anak yang terpidana akibat kasus pencabulan atas dorongan konsumsi materi pornografi.Kasus-kasus kejahatan terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak akibat pornografi pun dapat dengan mudah kita temui dan baca di media cetak beberapa tahun belakangan ini.

Continue reading

December 29, 2009 Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , | Leave a comment