Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

Peran Negara, Flotilla, dan Perlawanan Sipil untuk Gaza


Peran Negara, Flotilla, dan Perlawanan Sipil untuk Gaza
Oleh Umar Badarsyah
Peneliti Hukum. HAM dan Keamanan, Insitute for Sustainable Reform (INSURE)

Headline Republika, Selasa (8/6) kemarin menurunkan berita soal niat baik pemerintah, melalui Menlu Marty Natalegawa untuk mengkoordinasi bantuan kemanusiaan yang dikirim oleh LSM Indonesia. Niatan pemerintah datang dari dorongan kewajiban melindungi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI), dan upaya pencegahan terhadap terulangnya tragedi penyerbuan Mavi Marvara. Dalam keterangannya Menlu mengatakan ,” kita harus bijak dan berpikir jernih, bagaimana bentuk bantuan yang paling efektif dan efisien. Supaya bantuan ke Gaza tepat sasaran.”

Tentu kita menyambut positif niat pemerintah ini, terlebih sudah menjadi tugas konstitusional negara untuk melindungi WNI di manapun ia berada. Hanya saja, bentuk koordinasi dari pemerintah ini jangan sampai berubah menjadi intervensi terhadap gerakan masyarakat sipil internasional yang sedang berlangsung untuk Gaza dan Palestina.

Apa yang dilakukan oleh Freedom Flotilla bukan semata soal mengirimkan bantuan kemanusiaan lebih efektif dan efisien. Lebih dari itu, enam kapal Flotilla dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan sipil terhadap blokade laut atas Gaza, dan merupakan bagian integratif dari upaya menghentikan penjajahan dan penindasan Israel terhadap Palestina. Ini soal mimpi Eretz Israel.

Blokade Laut Israel

Sejak menerapkan blokade laut terhadap Gaza Juni 2007, pemerintah Israel selalu beralasan demi mencegah pengiriman senjata, dan material-material yang bisa digunakan oleh HAMAS untuk menyerang Israel. Namun bukan itu tujuan sebenarnya, blokade laut dimaksudkan untuk melemahkan tidak hanya HAMAS tetapi penduduk Gaza secara keseluruhan. Mencegah rekonstruksi dan tumbuhnya daya ekonomi Gaza. Israel sengaja menciptakan ketergantungan Gaza terhadap bantuan humaniter sangat terbatas demi kepentingan meneruskan dominasi, dan penjajahannya atas Gaza.

Norman Finkelstein, Professor, penulis buku pro Palestina, seorang Yahudi Amerika generasi kedua korban Holokus, mengungkapkan hal ini. Dalam serangan Cast Lead dan serangan-serangan sebelumnya di awal 2009, Tentara Penjajah Israel menghancurkan pabrik-pabrik semen, pabrik tepung roti, peternakan-peternakan ayam yang merupakan alat produksi dan pendorong ekonomi yang tersisa di Gaza. Ini mengakibatkan tidak hanya kekurangan pasokan tetapi juga pengangguran, blokade laut dan pembatasan impor merupakan skenario penyempurna isolasi ekonomi, dan tragedi kemanusiaan yang terencana.

Laporan Richard Falk, Professor Hukum Internasional Pelapor Khusus PBB, dalam dokumen A/64/328 juga mengungkapkan bahwa blokade laut dan pengetatan impor merupakan upaya sisematis Israel yang mengakibatkan bencana kemanusiaan luar biasa. Upaya itu adalah bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 33 dari Fourth Geneva Convention 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Masa Perang. Pelanggaran itu, dan sejumlah pelanggaran HAM dan Humaniter lain juga terungkap dalam Laporan Goldstone atas Penyerangan Gaza.

Jika kekhawatiran terhadap HAMAS yang menjadi alasan maka perkembangan selama ini sudah cukup untuk membantahnya. HAMAS sebagaimana diutarakan Juru Bicara HAMAS, Ayman Taha, telah membuat kesepakatan dengan faksi-faksi lainnya di Gaza untuk mengendalikan serangan demi kepentingan nasional. Harian liberal Israel ,Haaretz (12/4) menurunkan laporan penahanan empat anggota Jihad Islami oleh HAMAS yang tertangkap merencanakan serangan roket ke Israel sebagai bukti komitmen ini. HAMAS juga menunjukkan kekhawatiran Israel bahwa impor bahan-bahan material berpotensi digunakan untuk menyerang Israel mengada-ada. HAMAS berkomitmen mempersilahkan proses rekonstruksi GAZA sepenuhnya kepada organisasi internasional, sebagaimana HAMAS mempersilahkan satu-satunya rekonstruksi kecil oleh UNRWA yang diperbolehkan Israel membangun kembali sejumlah fasilitas penting, tanpa intervensi sedikit pun dari HAMAS.

Bahkan HAMAS melalui Khaled Meshal telah mulai bergerak meninggalkan sikap radikalnya ketika mengindikasikan pihaknya siap ikut dalam perundingan damai dan upaya solusi dua negara dengan garis batas 1967 yang menjadi suara mayoritas dunia internasional.

Flotilla dan Pembangkangan Sipil Internasional

Aksi Freedom Flotilla harus dilihat sebagai satu bentuk perlawanan sipil terhadap blokade laut Israel. Gerakan sipil ini lahir sebagai konsekuensi mandulnya upaya aktor-aktor konvensional masyarakat internasional, yaitu negara-negara, dan organisasi internasional terutama PBB, baik itu melalui Dewan Keamanan, Dewan HAM, bahkan Majelis Umum PBB dalam memberi sanksi dan menekan Israel menghentikan kejahatan kemanusiaannya.

Pembangkangan Sipil yang berbasis pada perlawanan tanpa kekerasan (non-violence actions) telah menunjukkan sejarah keberhasilannya dalam perjuangan Ahimsa Mahatma Gandhi di India, dan Anti-Apartheid Nelson Mandela di Afrika Selatan. Gerakan model ini efektif dalam membentuk tekanan publik dan menguak wajah aseli ketidakadilan kepada dunia. Hal mana pada akhirnya akan ‘memaksa’ aktor-aktor masyarakat internasional melakukan perubahan signifikan atas kebijakannya terhadap Israel saat ini.

Ini yang terlihat mulai terjadi pasca tragedi Mavi Marmara. Turki yang semula merupakan sahabat terbaik Israel di kawasan Timur Tengah dan Mediterania, sudah tidak bisa lagi mentolerir kelakuan sahabatnya.Bersama Ekuador, Nikaragua, dan Afrika Selatan, Turki menarik duta besarnya untuk Israel. Inggris dan Perancis melalui kedua Menlunya kemarin mendesak Israel membuka pintu bagi penyelidikan internasional atas kejadian itu, dan menyatakan bahwa Eropa akan mempertahankan tekanan terhadap Israel (Republika, Selasa,8/6 hal. 10).

Memang belum ada perubahan berarti dari Amerika Serikat. Pemerintah dan Parlemen AS mutlak dipegang Zionis melalui AIPAC, dan media massa nasional Amerika selalu menjadi corong propaganda Israel. Namun gelombang gerakan sipil pro-Palestina berkembang pesat di AS, sebagian publik AS yang kemudian menamakan diri sebagai Awakening American mulai peduli terhadap pajak darah yang mereka kirimkan tiap tahunnya kepada Israel. Pada titik tertentu ini akan menciptakan gelombang yang terlalu besar bagi pemerintahan Obama, yang sebelumnya juga telah mengumbar komitmen damai Timur Tengah dan dunia Islam di Mesir beberapa waktu lalu.

Niatan pemerintah jangan sampai menghalangi masyarakat sipil Indonesia untuk terlibat aktif dalam gerakan ini. Kerangka negara dan hukum internasional punya batasan tertentu, prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing ‘memaksa’ negara-negara untuk tunduk pada aturan bersama yang rigid. Upaya pengiriman bantuan humaniter secara konvensional hanya akan menguntungkan kepentingan Israel untuk mempertahankan kondisi krisis kemanusiaan Gaza, karena negara Zionis tersebut memiliki kontrol penuh terhadap barang-barang yang harus masuk, kualitas maupun kuantitasnya.

Peran negara cukup memfasilitasi saja, perannya yang paling strategis adalah mengupayakan kerangka internasional, dan tekanan diplomatik multinasional bagi Israel untuk segera mengakhiri blokade terhadap Gaza.
Wallahu’alam bishawab.

Advertisements

June 10, 2010 - Posted by | Palestine-Israeli Conflict | , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: