Umar Badarsyah's Blog

A Yurist Learn To Be

Kasus Bank Century: Memisahkan Policy dengan Policy Maker (versi ngemeng-ngemeng dulu)


Sebenarnya saya termasuk yang sangat a priori terhadap kasus Bank Century sejak pemunculannya sebagai isu politik di akhir tahun 2009 dan awal 2010 ini. Bukan nir alasan mengapa saya sedemikian muak sejak bergulirnya kasus ini. Terlepas kelak ada atau tidaknya pidana dalam kasus ini nantinya, setidaknya ada tiga hal sumber antipati saya terhadap kasus bank Century:

Pertama, saya mencium sejak semula kasus ini sangat sarat dengan unsur politis dan kepentingan. Sebagian besar sifatnya instinctif penginderaan saya sahaja. Tapi kalo lah dipaksa untuk menjelaskan politisnya dimana, maka fakta bahwa keputusan bailout dilakukan pada medio November 2008 dan DPR (waktu itu) selaku political checkers sekaligus penguji legitimasi pengambilan keputusan ‘menyetujui’ kebijakan pengucuran dana LPS bagi Bank Century patut menjadi tanda tanya. Bahkan sebelumnya persetujuan DPR terhadap PErppu BI dan Perppu JPSK (saya lupa yang ini), yang mana dengan ini semestinya DPR sedari awal menyadari potensi kelak akan ada Bank manapun yang akan dibailout oleh KSSK. Ingat Perppu JPSK memberikan otoritas bagi KSSK untuk melakukan penilaian terhadap Bank yang gagal dan berdampak sistemik, utnuk kemudian diputuskan langkah terbaik yang diambil dalam uapay penyelamatan, dalam hal ini bailout. Konfiugarsi sifat fraksi menjelang berakhirnya kasus Century bisa menggambarkan betapa politisnya isu ini: PD, PKB, PAN di kubu pro, Golkar dan PKS di tengah dan PDIP, Gerindra dan Nurani yang sangat menentang BC.

Kedua, isu Bank Century membuyarkan energi civil society yang secara organis dipersatukan dengan nurani anti korupsi dalam babak kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit-Chandra. Energi, yang pada saat itu saya berharap bisa mendorong percepatan reformasi dunia penegakan hukum, karena nyaris hampir di semua lini sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum Allah tampakkan boroknya. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang melibatkan oknum-oknum baik kepolisian, kejaksaan, juga oknum lembagai perlindungan saksi dan korbanmengangkat ke permukaan, apa yang sebanarnya telah menjadi rahasia umum. Belakangan ujung sistem peradilan, yaitu pemasyarakatan juga dibuka aibnya dengan kasus sel mewah Artalyta. Saya setengah berharap semoga di 2010 ini, ada kasus besar yang bisa menangkap basah oknum ditubuh MA. ;p

Energi ini hancur akibat kasus BC. Alasannya sederhana pelbagai kelompok yang menyatu dalam kasus kriminalisasi KPK, punya kepentingan yang berbeda, dan berselisih paham antar sesama, sehingga potensi energi yang dapat diarahkan pada perbaikan penegakan hukum melemah signifikan, dan segera tersita dan beralih pada kasus BC. Tanpa keberadaan energi dahsyat civil society, iris telinga ku…..cing tetangga…kalau sekiranya SAtuan Tugas Anti MAfia Peradilan yang dibentuk Presiden bisa membawa perubahan signifikan (untuk yang ini akan saya bahas secara terpisah, Insya Allah).

Ketiga, kasus BC memakan terlampau banyak energi massa, yang sebelumnya juga sudah pol-polan dalam kasus Cicak vs buaya a.k.a kriminalisasi KPK a.k.a Bibit-Chandra. Ini menutupi sejumlah isu strategis lain yang mestinya menjadi perhatian publik. Saya sebut dua misalkan ACFTA dan UN. Keduanya tidak mendapatkan sorotan dan advokasi publik yang selayaknya, akibat energi yang terlampau terkuras. Belum lagi hitung-hitungan stabilitas ekonomi dan dampak ekonomi dari berlarut-larutnya kasus ini. Saya sisakan ini bagi anak-anak FE saja untuk menimbang dan memperdebatkannya, saya tidak dalam kapasitas untuk menjamah wilayah itu.

Alhasil dengan ketiga alasan itu, saya menjauh dari awal, dan tidak menggubris isu BC dipertengahannya. Mendengarnya pun sudah cukup bagi saya untuk menghindar. Apalagi selama proses, panggung taman kanak-kanak DPR dengan aktor utama Ruhut Sitompul kian mendelegitimasi lembaga Tinggi Negara, simbol negara yang mestinya dihormati dan berlaku terhormat.

Namun, perkembangan akhir dari pansus BC ini mulai membawa harapan baik, atau setidaknya saya berharap demikian. Indikasi permasalahan ini hendak diarahkan kepada penegakan hukum merupakan perkembangan positif yang patut diapresiasi. meski tentunya akan jauh lebih baik sekiranya sejak awal jalur hukumlah yang ditempuh.

Berikut sekilas pendapat awam saya dalam melihat kasus Century, penekanan saya ada pada pemisahan antara melihat kebijakan di satu sisi dan pengambil kebijakan sebagai hal yang berbeda. Pemidanaan hanya mungkin dilakukan terhadap pengambil kebijakan..

Pisahkan Kebijakan dengan (Oknum) Pengambil Kebijakan

Dalam sejumlah kesempatan diskusi,Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku anggota KSSK sering kali memberikan analogi yang kerap diceritaulangkan oleh pihak pembela kebijakan bailout. Pemberian bailout ibarat terjadi kebakaran ditengah-tengah perumahan padat. Sekalipun rumah yang terbakar adalah rumah penjahat tapi berpotensi mengakibatkan kebakaran rumah-rumah orang baik di sekitarnya maka tetap harus dibantu.

Keputusan bailout Bank Century sebagai suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat dikriminalisasikan. Kriminalisasi atas kebijakan akan mengakibatkan kekacauan penyelenggaraan negara karena berpotensi membuat para pengambil kebijakan enggan mengambil diskresi dalam menjalankan tugas pelayanan umumnya.

Kebijakan menurut sudut teori hukum administrasi negara merupakan manifestasi fungsi politik dalam rangka penegakan dan penggunaan wibawa dan atau kekuasaan negara melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu umum dan khusus. Kebijakan yang bersifat umum, antara lain, kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan fiskal, dan kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan yang bersifat khusus, antara lain, kebijakan rekonstruksi pascatsunami, penyaluran subsidi kepada orang yang berhak, dan kebijakan ujian nasional. Bailout masuk ke dalam segi kebijakan khusus.

Dalam ilmu hukum, bila berbicara tentang kebijakan, keputusan berikut para pelakunya, maka akan masuk dalam ranah hukum administrasi negara.(Hikmahanto Juwana, Kompas 27 Januari 2010). Tidak seperti hukum pidana, hukum administrasi negara tidak mengenal pemidanaan terhadap pengambil kebijakan. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan pada prinsipnya tidak dapat dipidana. Sanksi yang diberikan dalam ranah hukum administrasi negara adalah teguran baik lisan maupun tertulis, hingga pemecatan.

Mari sejenak kita pisahkan dulu antara Kebijakan dengan Pengambil kebijakan. Kebijakan sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan menurut sudut pandang ilmu hukum administrasi negara hanya bisa diuji mellaui proses legitimasi politik (Dian Puji Simatupang, 8 Februari 2010). Dalam konteks kebijakan bailout, proses uji legitimasi itu telah dilalui dan dilakukan oleh DPR periode 2004-2009.
Uji legitimasi kebijakan dilakukan untuk menguji dua hal, yaitu aspek legalitas otorisasi kebijakan dan motivasi diskresi dalam mengambil kebijakan itu. Dalam kasus bailout BC, KSSK memiliki dasar pengambilan kebijakan Berdasarkan Perppu JPSK yang pada saat itu belum ditolak oleh DPR (Keputusan diambil 27 November 2008, klaim DPR Perppu ditolak Desember 2008).Adapun uji terhadap pengambilan diskresi itu bisa dilakukan dengan dua ukuran, apakah ada kepentingan umum yang dilindungi, dan apakah ada manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Melalui rangkaian uji legitimasi inilah kebijakan ditimbang. Catatan yang penting untuk diperhatikan adalah pun jika kebijakan tidak lolos uji legitimasi tidak lantas kebijakan itu bisa dianulir begitu saja karena berkaitan dengan pihak ketiga yang berpotensi dirugikan. Dalam konteks BC, DPR menolak Perppu JPSK yang menjadi dasar pengambilan kebijakan BC, tidak lantas menjadikan keputusan bailout dianulir.

Berbeda dengan sifat kebijakan. Terhadap pengambil kebijakan, tidak lantas impun terhadap potensi pemidanaan. Apabila dalam pengambilan kebijakan terdapat intens dari pengambil kebijakan berniat jahat melakukan kejahatan. Maka ia berpotensi dipidanakan.

Dalam analogi, sekiranya kebakaran itu dilakukan atas kesengajaan oleh penjahat. Anggaplah agar ia dapat mendapat klaim asuransi rumah miliknya. Kemudian dalam kejahatan itu dia bermain dengan pemilik diskresi kebijakan, maka baik terhadap penjahat maupun pejabat yang berkolusi dapat dipidanakan. Namun, kebijakannya sendiri tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya.

Pemahaman ini agaknya juga sudah tertanam dengan baik dalam Pansus Angket BC. Sebagai contoh anggota Panitia Angket Century DPR Bambang Soesatyo menegaskan, sejak awal pihaknya tidak pernah berniat untuk mengkriminalisasikan kebijakan pemerintah dalam kasus pemberian dana talangan (bailout) Bank Century. Pansus fokus pada adanya kejanggalan dan indikasi pelanggaran pidana. (Sinar Harapan, 25 Januari 2010).

Motif atau intens niat jahat ini dalam kasus Century dapat ditelusuri dengna menimbang ada atau tidaknya salah satu pihak yang terkait diuntungkan. Upaya untuk menemukan ini hanya dapat dilakukan melalui investigasi audit forensik terhadap aliran dana bailout BC. Masih kita tunggu bagaimana ujung dari kasus bailout BC ini. Semoga penyerahan kasus kepada penegakan hukum menjadi keputusan akhir dari proses politik yang sangat menguras energi bersama ini.

Advertisements

February 13, 2010 - Posted by | Hukum, Kebijakan Publik | , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: